Bamsoet mempromosikan penggunaan teknologi digital dalam pendidikan hukum

Bamsoet-mempromosikan-penggunaan-teknologi-digital-dalam-pendidikan-hukum

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pemanfaatan teknologi digital di bidang pendidikan hukum perlu dipercepat. Hal ini seharusnya membuat sumber daya manusia di bidang hukum berdaya saing di era industri 4.0, juga dalam menyambut masyarakat 5.0.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi digital di bidang pendidikan hukum

, Bamsoet mendukung kerjasama universitas antara MPR RI dengan Universitas Padjadjaran (UNPAD). Dikatakannya, UNPAD merupakan pionir dalam pembentukan hukum, teknologi informasi, komunikasi dan kekayaan intelektual yang dimiliki salah satunya oleh Prof. Ahmed Ramli.

Menurut Bamsoet, Prof Ahmad Ramli telah belasan tahun berkiprah di pemerintahan dan sebagai ketua tim pemerintah dipercayakan pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan DPR, antara lain UU Hak Cipta, UU Merek , UU Paten, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU TPPU, semuanya berhasil diundangkan.

“Di Departemen Hukum, Teknologi Informasi, Komunikasi dan Kekayaan Intelektual

, UNPAD, terdapat Pusat Studi Cyber ​​Law dan Transformasi Digital, yang mempelopori pengembangan cyber law sebagai salah satu ilmu futuristik di bidang tidak hanya Menciptakan SDM yang berkualitas, namun juga berdaya saing, adaptif dan berkompeten secara teknologi”, jelas Bamsoet saat mengikuti Webinar Studium Umum dan Telekomunikasi Cerdas dalam rangka Dies Natalis ke-64 UNPAD dan Fakultas Hukum UNPAD secara virtual, Senin (30/8). /2021).
Baca juga:
HUT MPR ke-76, Bamsoet: MPR dekat dan di tengah-tengah rakyat

Ketua DPR RI ke-20 ini menegaskan, teknologi digital telah memudahkan berbagai aktivitas masyarakat. Kemajuannya tumbuh dengan meningkatnya penetrasi internet. Menurut Internet World-Stats, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 76,8 persen pada akhir Maret 2021, dan jumlah pengguna internet mencapai 212,35 juta pengguna.

“Penggunaan teknologi dalam pendidikan merupakan keniscayaan. Keterlambatan transformasi digital akan mengganggu bangsa ini. Oleh karena itu, sektor hukum harus merespon revolusi digital ini dengan prinsip adaptasi dan legislasi yang responsif, namun tetap berkualitas. Hukum juga harus mampu .” menjadi pionir yang mampu menganalisis dan mengatur berbagai Termasuk pesatnya perkembangan teknologi sejalan dengan konsepsi dan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dan industri,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menambahkan, dengan pesatnya digitalisasi, layanan hukum juga dapat semakin mengandalkan kecerdasan buatan. Menurutnya, ini mengarah pada layanan hukum yang lebih taktis, lebih cepat, lebih akurat, dan lebih murah daripada membayar jasa pengacara.

“Misalnya, JP Morgan Chase and Co. telah menggunakan produk kecerdasan buatan COIN

(Contract Intelligence) sejak Juni 2017. Mesin pintar yang mampu menganalisis perjanjian pinjaman dalam waktu singkat dan dengan akurasi optimal, jauh lebih cepat daripada rata-rata, butuh pengacara untuk melakukan hal yang sama,” jelas Bamsoet.
Baca juga:
Bamsoet meminta satgas untuk memerangi pinjaman ilegal terkait pencucian uang

Di sisi lain, Bamsoet yang juga mahasiswa doktor hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak akan pernah bisa menyeimbangkan pendidikan manusia dalam hal naluri, intuisi, moralitas, karakter, dan kearifan.

“Namun kesadaran ini seharusnya tidak membuat kita merasa berada di zona aman, sehingga kita malas untuk meningkatkan keterampilan kita. Kita tidak akan membiarkan diri kita diperbudak oleh kemajuan teknologi hanya jika kita siap untuk menguasai dan menggunakan kemajuan teknologi tersebut,” kata Bamsoet.

Baca Juga :

nac.co.id
futsalin.id
evitdermaclinic.id
kabarsultengbangkit.id
journal-litbang-rekarta.co.id
jadwalxxi.id
gramatic.id
tementravel.id
cinemags.id
streamingdrama.id
snapcard.id
katakan.id
cpdev.id